KUPANG (Kupang Online) – Pengamat politik dari Universitas Widia Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur Mihael Rajamudabatana menilai hubungan PDIP dengan Aliansi Kebangkitan Indonesia Raya ( KIR) dan Persatuan Indonesia Serikat (KIB) semakin terbuka untuk pemilihan presiden 2024. pemilihan.
“Pada Pilpres 2024, terbuka lebar peluang koalisi besar antara PDIP, KIR, KIB untuk melawan koalisi perubahan yang diprakarsai oleh Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS,” ujarnya di Kupang, Jumat (10/3/2023). .
Ia mengatakan simbolisme yang diwakili oleh pimpinan partai KIB (Golkar, PAN, PPP) dan KIR (Gerindra dan PKB) selama ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang kuat.
Apalagi dalam narasi pertukaran politik yang muncul, disinyalir mereka memiliki benang merah tolak terhadap mereka yang menolak meneruskan visi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Artinya, KIR dan KIB memiliki situasi psikologis dan suasana spiritual yang sama, yakni menolak calon presiden yang berseberangan dengan Presiden Joko.
Menurutnya, untuk KIR dan KIB, dalam rangka penguatan perekonomian Indonesia, proyek pembangunan berkelanjutan seperti ibu kota negara (IKN), proyek hilirisasi bahan tambang seperti nikel dan tembaga, proyek dana desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain wajib dilakukan. .
Ia mengatakan proyek-proyek tersebut merupakan karya nyata Presiden Jokowi dan harus terus berlanjut demi Indonesia yang hebat, maka untuk KIR, KIB dan PDIP, ia mengatakan jika kepemimpinan selanjutnya jatuh ke dalam satu organisasi itu adalah tandingan Presiden Jokowi.
“Itulah alasan logis mengapa koalisi PDIP, KIB, KIR berpeluang terbentuk karena pada dasarnya mereka memiliki profil psikologis dan suasana spiritual yang sama. Yaitu sebagai gerobak yang ingin melanjutkan rencana Presiden Jokowi,” ujarnya.
Hal lain yang sering diwakili oleh kedua gerbong ini (KIB dan KIR) dalam simbolisme politik, kata Batana, adalah dua sumbu koalisi, dengan nama yang berbeda tetapi isi yang sama, yaitu keduanya ingin “New Jokowi Wei” terus memimpin. negara.
“Pemegang ‘kartu truf’ dua sumbu koalisi ini adalah Presiden Jokowi. Artinya, dari segi politik, KIB adalah poros koalisi yang sengaja dikonsolidasikan dan sangat mewakili kekuatan Jokowi. Jelas,” ujarnya.
Ia mengatakan KIB seperti sekoci politik yang dirancang dan disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi alat tawar-menawar dengan PDIP dan KIR.
Oleh karena itu, PDIP akan berkomunikasi dengan Jokowi pada waktunya terkait siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP. PDIP akan sangat mendengarkan Jokowi karena di belakangnya ada kekuatan politik yang kuat, yaitu KIB.
“Dari situ bisa dijelaskan bahwa sangat mudah bagi PDIP untuk mendekati KIB dan menjalin komunikasi dalam kerangka aliansi, bahkan PDIP bisa menawarkan opsi ini kepada KIR,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan memenuhi syarat memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% untuk memperoleh kursi di Partai Demokrat secara mandiri atau memperoleh 25% suara sah. Pemilihan nasional diadakan di antara legislator Demokrat berturut-turut.
Saat ini terdapat 575 kursi di DPR, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus mendapat dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Tidak tertutup kemungkinan pasangan calon diusung oleh partai atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total suara sah sedikitnya 34.992.703 suara.
Baca juga: Pengamat Sebut Terbentuknya Sekretariat Bersama Bukti Aliansi Gerindra-PKB Semakin Kuat
Baca juga: AHY: Demokrat akan tetap pertahankan koalisi untuk perubahan di Pemilu 2024
Berita ini dimuat di Kupangonlinenews.com dengan judul: Pengamat: Menghadapi pemilihan presiden, peluang aliansi PDIP-KIR-KIB semakin besar
Komentar