Kupang (Kupang Online) –
Sebanyak lima unit kerja dan wilayah di bawah naungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT mendapatkan penghargaan (27/2) pada pembukaan simposium Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hari Minggu.
Pertama, menerima Penghargaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IPKA) Dies Natalis ke-100 Tahun 2022. Unit diseminasi informasi energi positif dan agen kehumasan terbaik tahun 2022.
Penghargaan diserahkan langsung kepada DIPA Direktorat Hukum, IKPA nilai 100, DIPA Kekayaan Intelektual dan DIPA Tingkat II Lapas Waikabubak oleh Marciana Dominika Jones, Kepala Kantor Wilayah, Departemen Hukum dan HAM, NTT pada saat pembukaan acara.
Sementara itu, penghargaan di bidang kehumasan diberikan kepada TPI Labuan Bajo, kantor imigrasi tingkat II, sebagai unit pelaksana teknologi pengelolaan media sosial terbaik tahun 2022.
Menyusul Kantor Imigrasi Kategori II TPI Atambua sebagai Unit Pelaksana Teknis Sosialisasi Teraktif Tahun 2022, Agnesius Naryanto dari Lapas IIB Kalabahi dinobatkan sebagai Badan Humas Terbaik.
Marciana berharap para peraih Skor IKPA dapat mempertahankan apa yang telah diraih. Ingat bahwa IKPA merupakan tolak ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
“IKPA mencerminkan kinerja satker melalui kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Atas penghargaan di bidang kehumasan, Marciana meminta hal ini sebagai dorongan bagi seluruh UPT di NTT untuk terus menggelorakan berita positif.
Bisa melalui media internal seperti website dan media sosial, maupun pemberitaan di media massa. Pemuliaan berita positif bisa berupa inisiatif kebijakan, prestasi membanggakan, atau menginformasikan kepada publik melalui maksimalisasi pelayanan publik.
Oleh karena itu, setiap UPT juga perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan media group.
“Perlu banyak publisitas hal-hal positif di berbagai media untuk menciptakan citra positif Kementerian Hukum dan HAM, khususnya citra Kanwil NTT dan UPT di masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Komentar