PNPM Mandiri Perkotaan Fokus Isu Penanggulangan Kemiskinan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali membuat Lokakarya Mediterm Review yang berlangsung di Aula Lantai IV Hotel Silvya Kupang-NTT. Kegiatan yang berlangsung dua hari dari tanggal 10-11 Oktober 2013 ini dibuka oleh wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si, Kamis (10/10/2013). 

Dalam sambutannya Benny Litelnoni mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah program pemerintah yang mengedepankan pemberdayaan dengan mendorong adanya perubahan pola pikir baik yang ada di masyarakat, pemerintah daerah serta pihak peduli, guna tercapainya kemandirian.

Lebih lanjut Benny berharap kepada peserta lokakarya dari daerah  di NTT untuk membuat regulasi tentang penanggulangan kemiskinan di daerah, serta melakukan pengawasan pengelolaan dana baik dari APBN maupun APBD I. 

Sebagaimana Press Release yang diterima Kupang-Online, Kegiatan Lokakarya Mediterm review ini menghadirkan narasumber diantaranya Kepala Bappeda NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT; Dona Fabiola Tho, M.Eng; Satker PIP Kota Kupang, Satker PIP Kabupaten Ngada, Satker PIP Kabupaten Sumba Barat, Dr. Ir. Yohanes Merryanto, M.Si (ketua LPM UKAW Kupang) dan Monica Wutun (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia-KPI NTT).

Beberapa isu yang dibahas dalam Lokakarya ini antara lain; Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Integrasi dan implementasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, mendorong kemandirian lembaga pengelola penanggulangan kemiskinan, mendorong pemerintah daerah dalam mengkoordinir program penanggulangan kemiskinan, dan menjamin kepastian hukum bagi kelembagaan pengelola penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan

Keluaran yang diharapkan dari proses Lokakarya Mediterm Review ini adalah :

1. Adanya gambaran pemahaman dan persepsi stakeholder terhadap capaian hasil PNPM-MP

2. Adanya dukungan dan komitmen dari stakeholder terhadap PNPM-MP

3. Adanya rancangan strategi pendampingan dan kegiatan intervensi 1 tahun ke depan

4. Adanya rekomendasi terhadap pendampingan program ke depan (Miju)